Ketika Sekolah Siasati Larangan Jual Buku Pelajaran

Berbagai modus untuk mencari keuntungan lewat penjualan seragam, atribut, maupun buku pelajaran masih saja dilakukan sekolah. Ada yang terang-terangan berbisnis langsung, ada juga yang melalui cara lain. Larangan dari dispendik agar sekolah tidak menjual buku teks pelajaran pun bisa disiasati dengan menggandeng pihak ketiga.

Jamak diketahui, tahun ajaran baru identik dengan kebutuhan baru. Entah itu seragam, atribut sekolah, maupun buku teks pelajaran. Setelah sekolah jor-joran jualan seragam dengan harga lebih mahal dua kali lipat dari harga di pasaran, kini mereka mulai menjual buku teks pelajaran hingga lembar kerja siswa (LKS).

Di SMKN 11 misalnya. Tidak hanya seragam sekolah lengkap dengan atribut, tetapi sekolah juga menyediakan LKS. Berbagai model seragam digantung di koperasi sekolah. Harga seragam juga ditempel di pintu koperasi

Di koperasi itu juga bertumpuk-tumpuk LKS yang siap dijual kepada siswa. “Katanya wajib beli,” ucap salah seorang siswa yang baru saja masuk sekolah itu.

Dia bahkan harus menandatangani dan mencantumkan namanya pada sebuah form untuk pembelian seragam. Sementara itu, untuk pembelian buku teks pelajaran atau LKS, belum ada instruksi pembelian. “Semua siswa memang beli di koperasi,” ujar salah seorang penjaga koperasi sekolah.

Namun, Ketua PPDB SMKN 11 Slamet Riyadi menyatakan tidak pernah mewajibkan siswa untuk membeli apa pun di sekolah. Koperasi sekolah hanya menyediakan kebutuhan siswa. Soal harga, dia tidak tahu perbandingan dengan di luar sekolah. “Kami hanya ingin memudahkan mereka. Monggo kalau mau beli di luar,” ujarnya.

Modus lain dilakukan di jenjang SD. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengucurkan BOS buku kepada sekolah-sekolah, terutama SD dan SMP. Karena itu, sekolah dilarang berbisnis buku. Namun, larangan tersebut bisa disiasati dengan menggandeng toko buku tertentu.

Misalnya, SDN Kertajaya yang tidak secara langsung berjualan buku teks pelajaran atau LKS. Namun, sekolah mengarahkan mereka untuk membeli aneka buku pelajaran di salah satu toko di depan sekolah mereka. Di sana, hampir semua buku pelajaran ada. Tak urung, banyak wali murid yang membeli buku di sana.

“Berapa harga buku-buku ini?” tanya salah seorang wali murid. Sang pemilik toko menjawab, satu paket buku pelajaran sekitar Rp 300 ribu. “Tiga ratus ribu masih kembali kok. Saya catat nama siswa yang beli untuk memberikan bonus kepada guru-gurunya,” ujarnya.

Kepada wali murid, penjaga toko tersebut bercerita bahwa pihaknya memang bekerja sama dengan sekolah. Sebab, sekolah tidak boleh berjualan buku. Karena itu, siswa diarahkan membeli ke tokonya. “Saya akan catat nama-nama siswa dan guru yang mengajar untuk memberi persenan (bonus, Red),” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala SDN Kertajaya Budi Darsono tidak berada di tempat. Dia sedang ikut rapat di dispendik. Salah seorang guru yang tidak mau disebut namanya mengatakan, SDN Kertajaya tidak berani berjualan buku. “Karena sudah BOS buku. Tetapi, buku-buku itu tidak diberikan kepada siswa, melainkan dipinjamkan,” jelasnya.

Namun, tidak semua siswa pinjam buku di sekolah. Mereka khawatir buku yang dipinjam rusak. Karena itu, sebagian memilih beli di luar. Sekolah tidak pernah mengarahkan pembelian ke toko buku tertentu. “Terserah mereka mau beli di mana saja, tidak masalah,” ujarnya. (kit/c6/fat/jawapos)

About these ads



    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: